Paperkaltim.id, SAMARINDA — Perbedaan mencolok dalam kualitas hidup dan akses layanan dasar menjadi hal yang nyata dan mengkhawatirkan bagi warga yang tinggal di pedesaan.
Ketimpangan infrastruktur yang signifikan di Kalimantan Timur (Kaltim) tengah menjadi sorotan, terutama di wilayah Kabupaten Kutai Barat (Kubar) dan Mahakam Ulu (Mahulu).
Yonavia, anggota DPRD Kaltim yang mewakili Daerah Pemilihan Kubar dan Mahulu, menyampaikan bahwa masalah infrastruktur yang belum memadai telah berujung pada tantangan berat bagi masyarakat lokal.
Dalam pernyataannya, Yonavia menekankan perlunya perhatian mendesak terhadap perbaikan infrastruktur dasar, termasuk jalan, akses air bersih, dan layanan digital, yang sangat vital untuk mendukung kesejahteraan publik.
“Ketimpangan ini tidak bisa dibiarkan berlanjut. Pemerataan pembangunan merupakan amanat konstitusi yang harus kita laksanakan dengan pendekatan yang berkelanjutan dan kolaboratif,” katanya.
“Infrastruktur yang memadai bukan hanya soal menambah jalan atau membangun gedung, tetapi juga terkait dengan akses pendidikan, kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi yang seimbang,” tegas Yonavia.
Lebih jauh, Yonavia menambahkan bahwa pembangunan infrastruktur yang direncanakan dan terarah akan menjadi pendorong utama dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat di pedesaan.
“Dengan infrastruktur yang baik, masyarakat akan lebih mudah mengakses layanan dasar, menciptakan peluang usaha, dan memperkuat perekonomian lokal,” ungkapnya.
Yonavia berkomitmen untuk terus memperjuangkan anggaran dan program yang mendukung pembangunan infrastruktur di Kubar dan Mahulu.
“Kami perlu mendengar langsung dari masyarakat untuk mengetahui apa yang mereka butuhkan dan prioritas apa yang harus diambil dalam pembangunan. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta sangat penting untuk memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan hak yang sama atas akses infrastruktur,” ujarnya.
Bersama dengan semangat untuk mewujudkan pemerataan pembangunan yang adil dan merata, Yonavia bertekad untuk menjadi suara dan perwakilan bagi masyarakat Kaltim dalam mendorong perubahan yang positif dan berkelanjutan.
“Kaltim membutuhkan dukungan semua pihak untuk mengatasi ketimpangan ini. Dengan langkah nyata dan kerja sama yang solid, diharapkan kualitas hidup masyarakat di pedesaan dapat meningkat dan akses terhadap layanan dasar dapat diperbaiki, sehingga setiap warga Kaltim bisa merasakan manfaat dari pembangunan yang berkelanjutan,” pungkasnya.(*)
