Paperkaltim.id, Tenggarong – Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara (Dispar Kukar) menegaskan bahwa pembangunan sektor pariwisata tidak bisa hanya bergantung pada pemerintah. Keterlibatan aktif masyarakat, komunitas, dan pelaku usaha menjadi kunci utama agar pariwisata mampu menjadi penggerak ekonomi lokal yang berkelanjutan.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dispar Kukar, Arianto, menjelaskan bahwa strategi pengembangan destinasi kini diarahkan pada model kolaboratif. Dalam pendekatan ini, pemerintah bertugas membuka akses dan memberikan fasilitasi, sementara masyarakat dan komunitas lokal didorong menjadi pengelola sekaligus penggerak kegiatan wisata.
“Fokus kami bukan hanya memperbaiki infrastruktur destinasi, tetapi juga menumbuhkan rasa memiliki dari masyarakat. Ketika warga ikut terlibat, keberlanjutan pengelolaan wisata akan lebih terjaga,” ujar Arianto.
Salah satu contoh nyata keberhasilan model ini terlihat di Pantai Tanah Merah, Kecamatan Samboja. Berkat dukungan komunitas lokal dan lembaga pendidikan, kawasan tersebut kini hidup kembali dengan berbagai kegiatan seperti festival kuliner, aksi peduli lingkungan, hingga event komunitas yang rutin digelar.
“Pantai Tanah Merah itu contoh yang bagus. Ia ramai bukan karena promosi besar, tapi karena komunitas dan sekolah ikut menghidupkannya. Pola semacam ini akan kami dorong untuk diterapkan di destinasi lain,” tambahnya.
Dispar Kukar kini berupaya menerapkan konsep serupa di Pulau Kumala dan Tugu Khatulistiwa Santan Ulu. Kedua destinasi tersebut memiliki potensi besar namun belum tergarap maksimal. Arianto menilai revitalisasi akan lebih efektif jika dilakukan melalui sinergi antara pemerintah, kelompok sadar wisata (pokdarwis), pelaku UMKM, dan komunitas kreatif muda.
“Kami ingin destinasi ini punya aktivitas yang hidup, seperti pertunjukan musik lokal, kegiatan budaya, hingga wisata edukatif yang digagas warga. Kalau pengunjung datang tapi tidak punya pengalaman yang membekas, berarti kita masih perlu berbenah,” tegasnya.
Tak hanya fokus pada pembangunan fisik, pemerintah juga akan memberikan pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat sekitar destinasi. Program ini mencakup pengelolaan homestay, kuliner lokal, jasa pemandu wisata, hingga promosi digital agar warga mampu berdaya secara mandiri.
Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi besar membangun ekosistem pariwisata yang inklusif—di mana seluruh lapisan masyarakat mendapat ruang untuk berpartisipasi dan memperoleh manfaat ekonomi secara langsung.
“Pariwisata bukan hanya soal tempat yang indah, tapi juga tentang keramahan, budaya, dan pengalaman yang meninggalkan kesan bagi pengunjung,” ucap Arianto.
Ke depan, Dispar Kukar menargetkan lebih banyak event kolaboratif digelar langsung di lokasi wisata. Selain memperkuat promosi, langkah ini juga menjadi bagian dari upaya membangun citra positif Kukar sebagai destinasi berbasis komunitas.
“Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan komunitas, Kukar bisa jadi contoh bagaimana pariwisata tumbuh dari bawah—oleh rakyat dan untuk rakyat,” tutupnya.
(Adv)
