Optimalisasi Agenda DPRD Kaltim, Sarkowy V Zahry Sebut Hal ini Untuk Menjawab Tantangan Masyarakat dan Isu Pertambangan Ilegal
paperkaltim.id, SAMARINDA – Forum paripurna merupakan momentum penting yang ditunggu-tunggu untuk mengoptimalkan agenda kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), termasuk melakukan penambahan, pengurangan, dan penyempurnaan terhadap agenda yang telah disusun oleh Badan Musyawarah (Banmus).
Pada Rapat Paripurna ke-21 DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), anggota Komisi IV, Sarkowi V Zahry, menyoroti beberapa poin penting terkait agenda kegiatan DPRD pada Masa Sidang II tahun 2025, yang berlangsung di Gedung D lantai 6, Kantor DPRD Kaltim, pada Selasa (1/07/2025).
Dalam rapat tersebut, Sarkowi mengusulkan perlunya penyempurnaan agenda. Ia menekankan pentingnya agar pada hari Kamis, tanggal 10 Juli 2025, diadakan rapat gabungan antara Komisi IV dan Komisi I serta III.
Hearing ini dimaksudkan untuk membahas penanganan pertambangan ilegal di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Universitas Mulawarman.
“Saya mengusulkan agar Komisi IV melakukan rapat gabungan dengan Komisi I dan III untuk melakukan hearing bersama Gakum Kehutanan Kalimantan Timur, Universitas Mulawarman, Polda Kalimantan Timur, serta pihak-pihak lainnya,” ungkap Sarkowi.
Usulan ini, menurutnya, berangkat dari tuntutan masyarakat dan media yang terus meminta kejelasan mengenai masalah pertambangan ilegal, yang kian marak dibicarakan di publik.
“Kami berharap hearing ini dapat memberikan solusi dan informasi yang jelas kepada masyarakat, terutama terkait kelanjutan penanganan pertambangan yang sudah menjadi pembicaraan hangat di media,” tambah Sarkowi.
Sarkowi juga menegaskan pentingnya kolaborasi antara lembaga dan pihak terkait untuk menyelesaikan persoalan ini.
“Kami sangat berharap pimpinan DPRD dapat mempertimbangkan usulan ini agar agenda rapat komisi dapat lebih berfokus pada isu-isu strategis yang dibutuhkan masyarakat,” ujarnya menegaskan.
DPRD Provinsi Kalimantan Timur berkomitmen untuk mendengarkan suara dan aspirasi masyarakat dalam setiap keputusan yang diambil.
“Hal ini demi tercapainya pembangunan yang berkelanjutan dan membawa manfaat bagi seluruh warga Kaltim,” pungkasnya.
Dengan adanya upaya penyempurnaan agenda ini, diharapkan DPRD dapat berfungsi lebih optimal dalam memenuhi tanggung jawabnya kepada masyarakat serta menyelesaikan berbagai isu yang krusial demi kesejahteraan daerah.(*)
