Paperkaltim.id, Samarinda – Sejalan dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang terus berjalan, Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Hartono Basuki, menegaskan perlunya perhatian lebih terhadap kondisi pekerja di area proyek IKN.
Dalam peninjauan lapangan yang dilakukan, Hartono mengungkapkan keprihatinannya terhadap perlakuan yang diterima oleh para buruh yang mengingatkannya pada kondisi “Romusha” di masa lalu.
“Saya melihat sendiri pekerja diangkut menggunakan truk terbuka, dikelilingi debu, tanpa masker, dan tanpa alat pelindung diri yang layak. Bahkan ada yang terpaksa berjalan kaki cukup jauh untuk sampai ke lokasi kerja. Ini mirip seperti Romusha zaman dulu,” tegas Hartono.
Politisi dari PDI Perjuangan ini menyesalkan sikap sejumlah perusahaan yang lebih fokus pada target pembangunan, tanpa mempertimbangkan kesejahteraan dan keselamatan para pekerja.
Menurutnya, pemenuhan standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3) harus menjadi prioritas utama dalam setiap proyek yang dilaksanakan.
“Banyak pekerja yang tidak dilindungi dengan K3. Ini bukan hanya soal teknis semata, tetapi menyangkut martabat manusia. Negara hadir untuk melindungi, bukan membiarkan,” imbuhnya.
Hartono juga menyoroti ketidakselarasan antara visi megah pembangunan IKN dan realitas yang terjadi di lapangan.
Dirinya menekankan pentingnya peran pemerintah pusat dan Otorita IKN untuk memastikan bahwa perusahaan-perusahaan pelaksana proyek tidak mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan.
“IKN ini bukan hanya tentang bangunan megah, tapi juga tentang cara kita memperlakukan manusia di dalam prosesnya. Pembangunan yang tidak menghormati pekerja adalah pembangunan yang cacat secara moral,” ujarnya.
Untuk mendorong perbaikan, Hartono menyerukan perlunya pengawasan ketat dan audit menyeluruh terhadap semua perusahaan kontraktor yang beroperasi di IKN.
Maka itu, dia meminta agar dinas-dinas teknis provinsi dan Otorita IKN segera mengambil tindakan tegas menindaklanjuti temuan-temuan di lapangan.
“Kalau mereka sakit karena paparan debu, atau kalau terjadi kecelakaan kerja karena tidak adanya pelindung, siapa yang bertanggung jawab? Jangan sampai ada korban dulu baru bertindak,” pungkas Hartono.
Diharapkan, seruan ini akan ditanggapi serius oleh semua pihak terkait demi terciptanya lingkungan kerja yang lebih aman dan manusiawi bagi para pekerja dalam pembangunan IKN.(*)
