Paperkaltim.id, SAMARINDA – Di tengah peningkatan jumlah sampah yang mencemari Benua Etam, perlunya pengelolaan sampah yang efektif menjadi isu krusial bagi Kalimantan Timur (Kaltim).
Dengan tempat-tempat pembuangan sampah yang sudah penuh di berbagai daerah, anggota DPRD Kalimantan Timur, Firnadi Ikhsan, menyampaikan pentingnya pembangunan pabrik pengelolaan sampah di setiap kabupaten/kota sebagai solusi yang tepat.
Firnadi menegaskan bahwa penganggaran melalui APBD merupakan salah satu opsi yang dapat dipertimbangkan, khususnya melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
Namun, dengan kewenangan pengelolaan sampah yang umumnya berada di tingkat kabupaten/kota, skema bantuan keuangan (bankeu) dinilai sebagai alternatif yang lebih memungkinkan untuk merealisasikan proyek ini.
“Kalau Pemprov itu kan tidak menguasai kawasan yang khusus kabupaten/kota. Jadi mungkin bisa melalui bankeu, atau Pemprov yang menginisiasi pabriknya dan kabupaten/kota mengelola sampahnya di situ. Dua skema itu saya kira memungkinkan,” jelas Firnadi.
Lebih lanjut, Ia juga mengusulkan agar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau Perusda dilibatkan dalam operasionalisasi pabrik pengelolaan sampah. Dengan adanya kolaborasi ini, diharapkan pengelolaan sampah dapat berjalan dengan lebih efisien dan efektif.
“Jika pembangunan dilakukan oleh Pemprov, maka tugas kabupaten/kota adalah menyiapkan lahan serta memastikan pasokan sampah masuk ke dalam sistem pengelolaan yang akan dibangun. Wacananya kita dukung. Bisa jadi nanti skemanya melibatkan BUMD atau Perusda, atau melalui bankeu ke pemerintah kota. Tinggal kota menyiapkan lahannya,” tutup Firnadi.
Dengan inisiatif ini, Firnadi mengharapkan Kalimantan Timur dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam menghadapi tantangan pengelolaan sampah secara lebih inovatif dan berkelanjutan.
Melalui kolaborasi dan pemikiran yang strategis, Benua Etam bisa memimpin dalam solusi lingkungan yang lebih baik. (*)
