Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mengikuti High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah se-Kalimantan Timur. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Maratua, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Timur, Kamis (18/12/2025). Pemkab Kukar diwakili oleh Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Ahyani Fadianur Diani.
Kegiatan HLM TPID–TP2DD ini dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji. Ia didampingi Sekretaris Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni. Dalam sambutannya, Seno Aji menekankan bahwa tantangan pengendalian inflasi ke depan semakin kompleks.
“Tema yang kita angkat hari ini adalah memperkuat sinergi dalam stabilisasi harga serta digitalisasi keuangan daerah untuk pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur yang berkelanjutan. Ini sangat relevan dengan kondisi kita saat ini, apalagi dengan perkembangan Ibu Kota Negara,” ujar Seno Aji.
Menurutnya, peningkatan jumlah pendatang ke kawasan IKN Nusantara dalam satu hingga dua tahun ke depan berpotensi memberikan tekanan terhadap pasokan pangan dan distribusi barang. Kondisi tersebut dinilai dapat berdampak pada stabilitas harga di daerah. Oleh karena itu, digitalisasi keuangan daerah harus segera dipercepat.
“Kita akan menghadapi banyak pendatang baru di IKN. Maka digitalisasi keuangan harus diperbanyak. Memang sudah banyak kabupaten dan kota yang berjalan, tapi ini harus dipercepat dan diperdalam,” tegasnya.
Di tengah tantangan tersebut, Seno Aji mengapresiasi kinerja TPID dan TP2DD di seluruh Kalimantan Timur. Berdasarkan data terakhir, inflasi Kalimantan Timur per November 2025 tercatat sebesar 2,28 persen secara year-on-year. Sementara itu, inflasi year-to-date berada di angka 1,96 persen.
Sekretaris Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni, dalam paparannya menyampaikan bahwa implementasi Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah 2025–2027 menunjukkan hasil yang positif pada tahun pertama. Ia menyebutkan sebagian besar daerah telah menetapkan peta jalan tersebut.
“Sebanyak sembilan kabupaten/kota telah menetapkan peta jalan tersebut, sementara Kabupaten Mahakam Ulu masih dalam proses penyelesaian regulasi di Bagian Hukum. Capaian ini menunjukkan komitmen dan keseriusan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga,” terangnya.
Sepanjang 2025, TPID Kalimantan Timur juga telah melaksanakan berbagai langkah strategis pengendalian inflasi. Upaya tersebut dilakukan melalui operasi pasar, Gerakan Pangan Murah, serta pemantauan harga dan stok pangan secara harian. Langkah ini diharapkan mampu menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.
Dalam kegiatan tersebut, Ahyani Fadianur Diani turut didampingi Kepala Bapenda Kukar Bahari Joko Susilo, Kepala Bagian Perekonomian Setkab Kukar Haryo Martani, serta perwakilan OPD terkait lainnya. Kehadiran tersebut menunjukkan komitmen Pemkab Kukar dalam mendukung pengendalian inflasi dan digitalisasi keuangan daerah.
