Paperkaltim, Denpasar – Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, menegaskan bahwa Bali harus lebih selektif dalam menerima wisatawan asing. Penegasan tersebut disampaikannya di Denpasar, Kamis (26/2), seusai rapat koordinasi terkait digitalisasi bantuan sosial. Ia meminta Pemerintah Provinsi Bali bertindak tegas terhadap turis yang melanggar hukum. Menurutnya, ketertiban menjadi kunci menjaga citra pariwisata daerah.
Dalam keterangannya, Luhut menyebut wisatawan bermasalah perlu segera ditindak. “Jadi Bali harus tertib, turis-turis yang tidak berkualitas, kita sudah koordinasikan waktu saya Menko Marvest, itu dideportasikan saja dari sini,” kata Luhut. Ia menilai deportasi menjadi langkah tepat bagi pelanggar aturan. Kebijakan itu disebutnya pernah dikoordinasikan sebelumnya.
Luhut menjelaskan bahwa wisatawan yang terlibat kasus hukum dapat dikenakan tindakan tegas. Penyalahgunaan narkoba, perkelahian, hingga aktivitas investasi yang merugikan UMKM lokal menjadi sorotannya. “Kita, kalau berkurang 10 ribu orang lagi (wisatawan), itu tidak akan membuat Bali jadi masalah. Bali itu dicintai orang, biarkan yang datang turis yang berkualitas ke Bali,” katanya. Ia meyakini kualitas lebih penting daripada kuantitas.
Selain isu turis, Luhut turut menyinggung persoalan tata ruang di Bali. Praktik alih fungsi lahan dinilai perlu diawasi lebih ketat melalui sistem digital. “Masalah ketertiban, alih fungsi lahan, dengan digitalisasi tidak akan bisa lagi bermain-main. Dan nanti bagaimana kira-kira, mungkin nanti penalti solusinya,” kata Luhut. Ia menyebut pengawasan berbasis teknologi akan mempersempit celah penyimpangan.
Saat ini, digitalisasi pemerintah berbasis kecerdasan buatan masih difokuskan pada bantuan sosial. Namun ke depan, integrasi perizinan usaha dan Digital Public Infrastructure akan diperluas. Langkah tersebut diharapkan menciptakan tata kelola yang lebih transparan. Sistem terpadu diyakini dapat meningkatkan efektivitas pengawasan.
Di sisi lain, Luhut juga menekankan pentingnya pengelolaan sampah dan infrastruktur terpadu. Ia memastikan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik segera diumumkan. “Jadi kami harap 18 bulan dari sejak April, Bali sudah mulai proses waste to energy-nya itu akan jalan,” tutupnya. Upaya ini dinilai penting demi menjaga keberlanjutan pariwisata Pulau Dewata.
