TENGGARONG – Penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kutai Kartanegara (Kukar) tahun 2026 menjadi Rp7,6 triliun tidak serta-merta mengurangi komitmen pembangunan. DPRD Kukar menegaskan, setiap kecamatan tetap akan mendapat alokasi anggaran agar masyarakat merasakan manfaat secara merata.
Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, menegaskan arah penggunaan anggaran tetap berpijak pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), dengan prioritas utama pada infrastruktur.
“Meskipun APBD kita turun, pembangunan ke depan akan tetap menyesuaikan dengan RPJPD. Fokusnya penguatan infrastruktur. Jadi saya harapkan dari kecamatan sampai desa, prosedurnya benar-benar memadai,” ujar Ahmad Yani usai Rapat Paripurna DPRD, Senin (25/8/2025).
Ia menyebut distribusi anggaran dilakukan secara merata ke seluruh kecamatan, meski porsi di beberapa wilayah bisa lebih besar karena menyesuaikan program strategis daerah.
“Caranya kita bagi anggaran ke setiap kecamatan supaya merata. Jangan sampai ada kecamatan yang kosong tanpa program. Kalau ada yang lebih besar porsinya, itu murni karena kebutuhan program Kukar Idaman Terbaik,” jelasnya.
Di tengah keterbatasan fiskal, Ahmad Yani menekankan pentingnya asas keadilan. “Yang utama bagaimana kita bisa mengoptimalkan efisiensi. Mau besar atau kecil nominalnya, yang paling penting adalah asas keadilan. Semua kecamatan harus dapat, adil, rata, dan masyarakat bisa merasakan manfaatnya,” tegasnya.
Selain infrastruktur, DPRD juga menempatkan program pengentasan kemiskinan sebagai agenda penting dalam beberapa tahun mendatang.
