Paperkaltim.id, SAMARINDA – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Andi Satya Adi Saputra, yang juga seorang dokter, menyatakan keprihatinannya terhadap ketimpangan tenaga medis di sejumlah puskesmas di Kalimantan Timur (Kaltim).
Dari total 188 puskesmas yang ada, sebanyak 48 puskesmas masih menghadapi kekurangan setidaknya sembilan jenis tenaga medis, termasuk dokter umum dan tenaga farmasi.
Andi Satya sapaan akrabnya menegaskan, bahwa perhatian terhadap fakta bahwa akses layanan kesehatan di daerah-daerah terpencil masih sangat terbatas, sehingga mengharuskan semua pihak untuk berkomitmen pada perbaikan sistem kesehatan yang lebih adil.
“Pemerataan masih jauh dari ideal. Jangan sampai kebijakan kita bias kota.” tegasnya.
Sebagai langkah konkret untuk mengatasi masalah ini, Andi Satya mendorong dilaksanakannya program beasiswa kedokteran berbasis kontrak kerja bagi anak-anak daerah.
“Mereka nantinya diwajibkan kembali dan bertugas di kampung halaman setelah lulus.” katanya.
Dengan harapan, tenaga medis yang dibutuhkan dapat diisi oleh putra-putri daerah yang memahami kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat.
Dirinya juga memberikan apresiasi terhadap program Telemedicine yang diusung oleh Kementerian Kesehatan. Namun, ia mengingatkan bahwa implementasinya perlu disesuaikan dengan konteks dan dukungan sistem di daerah.
“Kota besar seperti Samarinda dan Balikpapan mungkin sudah siap, tapi daerah seperti Kutai Barat dan Mahakam Ulu masih banyak tantangan, baik akses maupun fasilitas,” jelas Andi Satya.
Lebih jauh, Andi Satya menegaskan pentingnya pemerataan layanan kesehatan sebagai prioritas utama agar masyarakat di daerah pelosok mendapatkan hak yang sama atas layanan kesehatan yang layak dan berkualitas.
“Ini soal keadilan sosial. Semua warga, di mana pun mereka tinggal, berhak atas layanan kesehatan yang memadai,” tegasnya.
Dengan berbagai inisiatif dan perhatian terhadap isu ini, Andi Satya Adi Saputra berharap Pemerintah Provinsi Kaltim dan seluruh pihak terkait dapat bekerja sama untuk mewujudkan sistem kesehatan yang lebih berkeadilan bagi seluruh masyarakat.(*)
