Paperkaltim.id, SAMARINDA – Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Agusriansyah Ridwan, mendesak pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) untuk segera melakukan penelitian dan klarifikasi mendalam terkait data siswa yang tidak bersekolah di wilayah tersebut.
Desakan ini muncul setelah ditemukan adanya perbedaan signifikan antara data yang dirilis ke publik dan data yang sebenarnya dimiliki oleh pemerintah daerah.
Agusriansyah menekankan bahwa keakuratan dan validitas data merupakan landasan penting dalam penyusunan kebijakan pendidikan di Kutim.
“Ditemukan bahwa angka yang menyatakan Kutim memiliki tingkat tertinggi siswa tidak bersekolah perlu diuji kebenarannya,” tegasnya,
Dirinya juga menyoroti pentingnya informasi yang reliable untuk menggambarkan realitas pendidikan di daerah tersebut.
Berdasarkan hasil konfirmasi dengan pemerintah kabupaten, termasuk Dinas Pendidikan, Agusriansyah mengungkapkan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara data yang disimpan oleh pihak Pemkab dan yang dipublikasikan.
“Saya mendorong agar tim independen maupun tim internal Pemkab Kutim melakukan penelitian khusus untuk menghasilkan data pembanding. Ini penting agar informasi yang disampaikan kepada publik tidak menyesatkan,” ujarnya.
Agusriansyah menjelaskan bahwa data siswa yang tidak bersekolah mungkin mencakup seluruh penduduk yang tinggal di Kutim, termasuk keluarga pekerja perkebunan dan sektor informal yang tinggal sementara.
Banyak dari anak-anak ini mungkin terdaftar dalam data penduduk, namun tidak terintegrasi dalam sistem pendidikan lokal, mengakibatkan kesimpulan yang tidak akurat mengenai tingkat pendidikan di Kutim.
“Data yang dirilis bisa jadi mencakup semua penduduk yang tinggal di sana, termasuk yang tidak ber-KTP Kutim. Banyak yang datang untuk bekerja di sektor perkebunan dan membawa anak-anak mereka. Itu adalah faktor yang perlu diperhatikan,” tambahnya.
Menutup pernyataannya, Agusriansyah berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah proaktif untuk mengatasi permasalahan ini, agar pendidikan di Kutai Timur dapat lebih siap menghadapi tantangan dan semua anak mendapatkan haknya untuk bersekolah.
“Seluruh stakeholder harus berkolaborasi untuk mencari solusi terbaik dan memvalidasi data, sehingga kebijakan yang diambil benar-benar tepat sasaran,” pungkas Agusriansyah Ridwan. (*)
