Paperkaltim.id, SAMARINDA – Dalam beberapa bulan terakhir, isu kelangkaan pupuk bersubsidi di wilayah Kabuten Penajam Paser Utara (PPU) dan Paser semakin memprihatinkan. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur, Fadly Imawan, menegaskan kekhawatirannya terkait dugaan praktik curang dalam distribusi pupuk bersubsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi petani kecil.
Fadly, sapaan akrabnya, menyampaikan bahwa permasalahan ini tidak hanya disebabkan oleh keterlambatan distribusi, tetapi juga diduga melibatkan penyalahgunaan kewenangan dalam penyaluran pupuk bersubsidi. Ia mengungkapkan adanya pola penyimpangan yang berujung pada praktik jual beli ilegal oleh oknum-oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab.
“Pupuk subsidi seharusnya menjadi penopang bagi petani kita, namun justru dimanfaatkan untuk kepentingan segelintir pihak. Ini bukan hal baru, tetapi masalah ini terus dibiarkan,” ujar Fadly.
Lebih lanjut, Fadly menegaskan bahwa banyak petani di PPU dan Paser mengalami kesulitan dalam mendapatkan pupuk bersubsidi meskipun telah memenuhi syarat sebagai penerima.
Ironinya terjadi, kata Fadly, ketika pupuk tersebut diduga berpindah tangan kepada pengecer atau tengkulak dengan harga yang jauh lebih tinggi daripada harga subsidi yang seharusnya.
Dalam pernyataan resminya, Fadly mengajak pemerintah provinsi untuk segera melakukan perbaikan dalam sistem distribusi dan pengawasan di lapangan.
Dirinya menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap rantai distribusi pupuk agar transparansi tetap terjaga.
“Jika distribusi tetap tidak transparan dan longgar, maka ruang permainan akan terus terbuka. Petani terus dirugikan, sementara pelaku penyelewengan leluasa bermain,” tegasnya.
Fadly juga meminta kepada aparat penegak hukum untuk turun tangan jika terbukti terdapat pelanggaran hukum dalam kasus ini.
Tindak lanjut ini bukan hanya bertujuan untuk memberi efek jera, tetapi juga sebagai langkah strategis untuk menyelamatkan sektor pertanian dari praktik yang merugikan secara sistemik.
Dia juga mengingatkan bahwa pupuk adalah kebutuhan dasar dalam pertanian. Kelangkaan yang terus berulang dapat berdampak negatif pada ketahanan pangan daerah dan menekan pendapatan petani.
“Jika kita tidak segera berbenah, maka pertanian kita akan terus terpuruk. Subsidi pupuk bukan hanya soal harga, tetapi juga soal keberpihakan kepada petani kecil yang menjadi tulang punggung ketahanan pangan,” tutup Fadly. (*)
