Paperkaltim.id, Tenggarong – Isu dugaan pungutan liar (pungli) yang sempat mencuat di SD 007 Desa Teluk Dalam, Kecamatan Tenggarong, segera ditindaklanjuti oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutai Kartanegara (Kukar).
Dalam klarifikasi resminya, Disdikbud menegaskan bahwa tidak ada praktik pungli di sekolah tersebut. Permintaan kontribusi yang sempat dibicarakan antara pihak sekolah dan orang tua murid hanyalah bentuk diskusi terbuka mengenai rencana perbaikan fasilitas.
“Kami sudah mengecek langsung ke SD 007 Teluk Dalam. Berdasarkan hasil konfirmasi, tidak ada pungutan wajib. Yang terjadi hanyalah pembahasan tentang kemungkinan gotong royong untuk memperbaiki fasilitas sekolah,” ungkap Ahmad Nurkhalis, Kepala Bidang Pendidikan SD Disdikbud Kukar, Kamis (24/4/2025).
Ia menjelaskan, wacana tersebut muncul dalam forum komite sekolah dengan melibatkan orang tua murid. Rencana awalnya adalah menggalang dukungan sukarela guna memperbaiki toilet, mengecat ruang belajar, serta memperbaiki pagar sekolah. Namun, karena tidak mendapat persetujuan, kegiatan itu akhirnya tidak dijalankan.
“Begitu orang tua tidak setuju, otomatis tidak ada kontribusi yang dipungut. Jadi ini murni proses musyawarah, bukan paksaan atau pungutan. Hal seperti ini penting dijelaskan agar tidak menimbulkan salah persepsi,” katanya.
Nurkhalis menilai, persoalan semacam ini sering terjadi karena minimnya pemahaman masyarakat terhadap fungsi komite sekolah. Padahal, komite bukanlah lembaga pemungut dana, melainkan wadah kolaborasi antara sekolah dan orang tua dalam mendukung mutu pendidikan.
“Komite boleh berperan membantu secara moral maupun material, tapi sifatnya sukarela dan transparan. Tidak boleh ada kewajiban yang memberatkan orang tua,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa setiap bentuk sumbangan pendidikan harus melalui kesepakatan bersama dan sejalan dengan regulasi yang berlaku. Karena itu, Disdikbud Kukar mendorong semua sekolah untuk rutin memberikan sosialisasi kepada orang tua agar mekanisme bantuan pendidikan dipahami dengan benar.
“Kita ingin menumbuhkan semangat gotong royong dalam dunia pendidikan, tapi dengan cara yang sehat, tanpa tekanan. Edukasi semacam ini penting agar hubungan sekolah dan masyarakat tetap harmonis,” tambahnya.
Disdikbud Kukar juga mengimbau seluruh sekolah di daerahnya untuk menjaga komunikasi yang terbuka dengan wali murid, terutama dalam pembahasan program yang membutuhkan partisipasi masyarakat.
“Peran komite itu untuk menjembatani aspirasi, bukan menambah beban. Keterbukaan dan dialog adalah kuncinya,” pungkasnya. (Adv)
