Paperkaltim.id, Samarinda – Dengan hadirnya Program ‘GratisPol’ dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim), yang juga termasuk di Sektor Pendidikan hingga Strata Tiga (S3) untuk seluruh rakyat di Benua Etam.
Meski begitu, Sekretaris Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Darlis Pattalongi, menekankan pentingnya menjaga kemandirian perguruan tinggi di era implementasi program pembayaran pendidikan gratis yang dikenal dengan sebutan Gratispol.
Dalam pernyataannya, Darlis sapaan akrabnya, mengingatkan agar program ini tidak menjadi alat untuk mereduksi integritas dan independensi institusi pendidikan tinggi.
“Jangan sampai program Gratispol ini mereduksi kemandirian perguruan tinggi. Jika kita kehilangan kemandirian tersebut, kita juga akan kehilangan banyak potensi pemikiran jenium dan daya kritis dari perguruan tinggi. Ini suatu hal yang sangat penting untuk diingat,” ujarnya
Darlis menegaskan bahwa perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam memberikan kontribusi pemikiran kritis dan aspirasi kepada masyarakat serta pemerintah.
“Kita tidak ingin dalam upaya meringankan beban pembayaran UKT, perguruan tinggi menjadi tidak kritis dan kehilangan keberanian untuk menyampaikan pendapat serta kritikannya. Jika hal itu terjadi, maka kita semua akan mengalami kerugian besar,” tambahnya.
Oleh karena itu, Darlis meminta kepada seluruh perguruan tinggi untuk memastikan bahwa pelaksanaan program Gratispol ini dilakukan tanpa mengorbankan integritas, independensi, dan komitmen mereka untuk terus mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintahan di tingkat provinsi.
“Program Gratispol seharusnya menjadi sarana untuk meningkatkan akses pendidikan, bukan malah membuat perguruan tinggi menjadi lembaga yang tidak bebas dalam berpendapat. Mari bersama-sama menjaga iklim akademik yang kondusif dan kritis,” tutup Darlis.(*)
