SAMARINDA – Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) dari Fraksi Golkar, Shemmy Permata Sari, mengajukan sejumlah pertanyaan penting kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim terkait dana transfer yang menjadi bagian dari anggaran tahun 2024.
“Pertanyaan ini, kami bertujuan untuk memperoleh kejelasan mengenai alokasi dan potensi pendapatan dari dana tersebut yang berpengaruh pada pembangunan daerah,” katanya.
Hal ini dipertanyakannya, dalam rapat paripurna ke-19 beberapa waktu lalu pada agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kaltim terhadap Nota Keuangan dan Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2024, Shemmy dan Fraksi Partai Golkar menyoroti tiga hal utama sebagai berikut:
- Dana Bagian Hasil Sawit: Shemmy mengungkapkan kekhawatirannya terhadap proyeksi pendapatan yang disediakan untuk Kaltim, yang diperkirakan sebesar 38,33 miliar dari dana bagian hasil sawit pada tahun 2024.
Dia meminta penjelasan pemprov mengenai potensi pendapatan dan alokasi penggunaan dana tersebut, agar dapat diketahui apakah alokasi ini dapat mendukung program-program strategis untuk masyarakat.
- Progres Penerimaan Dana Karbon Kred: Dalam konteks perubahan iklim dan upaya pelestarian lingkungan, Shemmy juga meminta informasi mengenai progres penerimaan dana karbon kred untuk tahun 2024.
Dia menuntut kejelasan mengenai potensi pendapatan yang dapat diperoleh dari sumber tersebut setiap tahunnya.
- Dana Insentif Fiskal: Shemmy juga mengungkapkan keprihatinan mengenai alokasi dana insentif fiskal pada tahun 2024, yang hanya dapat direalisasikan sebesar 2,6 miliar atau 12,4 persen dari target yang ditetapkan sebesar 21,5 miliar.
Dia meminta penjelasan terkait faktor-faktor yang menjadi penghambat realisasi dana tersebut, mengingat insentif fiskal berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Sebagai representatif masyarakat, kami berkewajiban untuk memastikan bahwa setiap dana yang diterima oleh Kaltim benar-benar dimanfaatkan dengan baik dan sesuai dengan tujuan pembangunan. Kami berharap pemerintah dapat memberikan penjelasan yang komprehensif untuk setiap poin yang kami ajukan, sehingga kita bisa bergerak maju dengan lebih jelas dan terarah,” ungkap Shemmy.
Shemmy mengatakan, bersama partai Golkar, pihaknya akan terus memantau perkembangan dan menantikan tanggapan dari Pemprov Kaltim mengenai pertanyaan-pertanyaan ini.
Dia percaya bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik adalah kunci untuk pembangunan yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat Kaltim.
