SAMARINDA – Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Agusriansyah Ridwan, menggelar rapat dengar pendapat (RDP) untuk membahas upaya menjadikan Provinsi Kalimantan Timur sebagai wilayah layak anak, di Kantor DPRD Kaltim, gedung E lantai 1, pada Senin (21/7/2025).
Dalam rapat tersebut, Agusriansyah menekankan pentingnya melibatkan semua pihak dalam proses ini, mengingat hingga kini hanya Kabupaten Mahulu yang belum mendapatkan predikat layak anak di antara 10 kabupaten/kota yang ada.
“Melalui rapat ini, kami berharap dapat mendorong rencana kerja yang terukur dan sistematis dari Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) untuk membuat roadmap jelas terkait program dan kegiatan yang berkaitan dengan perlindungan anak. Ini penting agar kita bisa mengukur variabel dan indikator keberhasilan dari program-program tersebut,” ungkap Agusriansyah.
Ia menjelaskan bahwa realisasi kerja untuk mewujudkan wilayah layak anak ini memerlukan kolaborasi lintas sektoral. Berbagai instansi, lembaga, dan dinas, termasuk korporasi, perlu terlibat untuk menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan hak anak.
Misalnya, akan ada keterkaitan dengan Dinas Sosial, Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak, dan Dinas Keluarga Berencana.
“Jika roadmap ini tidak ada, akan sulit bagi kita untuk mendapatkan penganggaran yang memadai. Kita harus tahu kebutuhan pembiayaan yang harus dilakukan dan tugas pokok fungsi (tupoksi) dari masing-masing instansi. Dengan begitu, jika ada isu, kita tahu siapa yang harus bergerak dan apa yang perlu dilakukan,” tambahnya.
Agusriansyah juga memaparkan data terkini dari SIMPONI PPA, yang menunjukkan adanya fluktuasi pada kasus anak di Kalimantan Timur.
“Tren menunjukkan bahwa di tahun 2023 terjadi penurunan, namun kami mencatat ada kenaikan di tahun 2024. Beberapa kabupaten, termasuk kota Samarinda, memerlukan penanganan serius untuk menangani persoalan anak,” tegasnya.
Kegiatan koordinasi ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk memperhatikan dan meningkatkan kualitas perlindungan anak di Kalimantan Timur.
Dengan berbagai langkah strategis yang diambil, Agusriansyah yakin bahwa provinsi ini dapat segera meraih status sebagai wilayah layak anak secara keseluruhan.
